关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2006年第9号实施细则,关于集成电路布图设计注册的申请程序,政府公报2006年第26号, 印度尼西亚

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2006 日期 生效: 2006年4月3日 发布: 2006年4月3日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 集成电路布图设计 2006年第9号实施细则,关于集成电路布图设计注册的申请程序,政府公报2006年第26号

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 印尼语 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain tata letak sirkuit terpadu        

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang, di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktur yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

3.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

4.

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.

5.

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

6.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

7.

Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

8.

Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

9.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

PERMOHONAN PENDAFTARAN

Pasal 2

(1)

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 3 (tiga) dan membayar biaya.

(2)

Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:

a.

tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

b.

nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;

c.

nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;

d.

nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

e.

tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.

Pasal 3

(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 2 harus dilampiri dengan:

a.

salinan gambar atau foto, dengan mencantumkan nomor urut gambar, jumlah halaman, keterangan gambar, dan uraian yang menjelaskan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

b.

surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

c.

surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah orisinal milik Pemohon atau Pendesain;

d.

surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal, bulan, tahun, dan tempat pertama kali dieksploitasi secara komersial, apabila pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan; dan

e.

bukti pembayaran biaya Permohonan.

(2)

Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diajukan untuk 1 (satu) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 5

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon atau Kuasanya dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon.

Pasal 6

(1)

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.

(2)

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukum di Indonesia.

Pasal 7

(1)

Tanggal Penerimaan diberikan kepada Pemohon atau Kuasanya, apabila Pemohon telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a.

mengisi formulir rangkap 3 (tiga) dengan lengkap;

b.

melampirkan salinan gambar dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya; dan

c.

membayar biaya Permohonan.

(2)

Direktorat Jenderal memberikan bukti penerimaan Permohonan kepada Pemohon atau Kuasanya, apabila Permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2)

Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut.

(3)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 9

(1)

Apabila kekurangan persyaratan dan kelengkapan Permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

(2)

Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang dibayarkan kepada Direktorat jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 10

Penarikan kembali Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 11

(1)

Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, mencatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain.

(2)

Masyarakat dapat melihat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau memperoleh salinan dokumen Permohonan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Pasal 12

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Direktoral Jenderal harus mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

(2)

Bentuk dan isi sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak pertama kali Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal Penerimaan Permohonan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan Sertifikat sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang belum diberikan Sertifikat pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 26

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

I.

UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap para pendesain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, merangsang aktivitas dan kreativitas mereka untuk terus-menerus mendesain baru, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan oleh Negara atas dasar Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, orang atau badan hukum yang berhak atas hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan sistem pendaftaran merupakan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dikenal dengan sistem konstitutif yang artinya bahwa hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baru timbul dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran.

Asas pendaftaran pertama mempunyai arti bahwa orang yang pertama mengajukan Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas orang yang pertama mendesain, Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengertian "Orisinalitas" ditetapkan dengan suatu pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak orisinal atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak.

Oleh karena itu, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran Permohonan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam pemeriksaannya juga dilakukan pengklasifikasian Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya" adalah biaya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "uraian" adalah penjelasan ringkas mengenai struktur, teknologi, dan fungsi dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara komersial" adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan Permohonan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Persyaratan tersebut merupakan persyaratan minimal untuk mendapatkan untuk mendapatkan tanggal penerimaan Permohonan.

Ayat (2)

Pemohon dengan nomor urut teratas merupakan wakil dari beberapa pemohon untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pemeriksaan administratif yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemohon. Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman, atau bukti pengiriman lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemberitahuan atas kekurangan persyaratan dan kelengkapan Permohonan yang diajukan Pemohon melalui pos kilat tercatat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana lain" adalah media penyimpanan, misalnya, CD Rom dan optical disk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sertifikat sekurang-kurangnya memuat:

a.

nomor Permohonan;

b.

judul Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

c.

nama dan kewarganegaraan Pendesain;

d.

nama, kewarganegaraan, dan alamat Pemegang Hak;

e.

tanggal penerimaan Permohonan;

f.

nomor pendaftaran;

g.

masa berlaku perlindungan;

h.

tanggal dan tempat pertama kali Sirkuit Terpadu dieksloitasi secara komersial; dan

i.

tanda tangan pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4615


立法 实施 (1 文本) 实施 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 ID052